> Berita

 

Kemiskinan keluarga bikin anak tak berpendidikan dan sulit terampil

JAKARTA (simdik.info) - Ketua Umum Perempuan Bangsa Siti Masrifah mengatakan kemiskinan perempuan sebagai ibu memiliki kaitan erat dengan pendidikan anak. Kondisi ini juga berdampak pada persoalan sosial lainnya.

Dapatkan diskon Rp 300,000 untuk tiket libur Natal & Tahun baru-mu"Keluarga miskin cenderung membiarkan anak-anaknya tidak sekolah sehingga menjadi manusia tidak terampil," kata Siti Masrifah di Jakarta, Kamis (22/12).

DPP Perempuan Bangsa menyelenggarakan Khalaqah Nyai Nusantara guna memperingati Hari Ibu. Menurut dia, kaum perempuan sebagai ibu dari keluarga miskin tidak dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan bahkan untuk menutupi kebutuhan keluarga.

Banyak juga kaum perempuan miskin yang memilih bekerja sebagai buruh migran yakni tenaga kerja Indonesia (TKI) baik di negara-negara Timur Tengah, Malaysia, maupun China dan Taiwan.

"Ibu yang pergi sebagai TKI membuat anak-anaknya terlantar tanpa pendidikan yang baik sehingga beresiko pada pernikahan dini, kekerasan seksual, dan korban perdagangan manusia," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menambahkan, persoalan kemiskinan ini pula yang dapat menjebak kaum perempuan ke dunia prostitusi. Menurut dia, budaya pernikahan di usia muda sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial.

Ketua organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan data bahwa sebanyak 46,5 persen anak perempuan yang belum mencapai usia 18 tahun sudah menikah atau pernikahan dini, serta 21,5 persen perempuan yang mencapai usia 26 tahun baru menikah.

"Tradisi pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut dan implikasinya terlihat pada perempuan," katanya.

Masrifah menjelaskan, DPP Perempuan Bangsa menyelenggarakan Halaqah Nyai Nusantara guna membahas secara fiqhiyyah persoalan kemiskinan pada perempuan untuk mendapatkan solusinya.

Solusi strategis, kata dia, dilakukan melalui advokasi regulatif yakni aturan perundangan maupun aksi program sosialisasi yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan paradigma dan perilaku masyarakat.

[sumber]

Leave a comment